iikilo -- Ada tujuh pertanyaan mendasar menurut Ibas yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo terkait pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun Presiden Jokowi Widodo, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ketujuh pertanyaan tersebut menurut Ibas berasal dari masyarakat yang banyak dimunculkan di media cetak maupun sosial media beberapa hari terakhir ini.
Pertama menurut Ibas, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan nama-nama untuk duduk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi Widodo. Karena beberapa hari ini kegiatan Presiden Jokowi Widodo terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10/2014).
Menurut Ibas, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegasnya.
Pertanyaan kedua, soal implikasi. Menurut Ibas, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku semenjak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut. Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau "adjustment" dengan struktur yang baru tersebut.
Ketiga, pertanyaan Ibas terkait APBN. Restrukturisasi secara mendasar kabinet Presiden Jokowi Widodo memiliki implikasi yang besar terhadap Perubahan APBN 2014 dan APBN 2015. "Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujar Ibas.
Soal yang keempat adalah tentang kementrian pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Ibas dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, menimbulkan pertanyaan besar yaitu bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Ibas, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.
Kelima, Ibas mempertanyakan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan. "Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya.
Pertanyaan Keenam terkait kementrian ESDM dan Perhubungan, Ibas mengatakan menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.
Pertanyaan ketujuh, Ibas mempertanyakan bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok.
Menurut informasi di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet. Dia
"Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi".
Ibas menegaskan bahwa ketujuh pertanyaan publik tersebut sebaiknya dijawab oleh Presiden Jokowi Widodo. Menurut Ibas publik memahami hak konstitusional Presiden. Namun, publik juga perlu meyakini bahwa sistem kepresidenan Presiden Jokowi Widodo bisa dijalankan dengan manajemen perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan bisa terkontrol dengan baik. Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut. (mluq)
Pertama menurut Ibas, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan nama-nama untuk duduk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi Widodo. Karena beberapa hari ini kegiatan Presiden Jokowi Widodo terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10/2014).
Menurut Ibas, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegasnya.
Pertanyaan kedua, soal implikasi. Menurut Ibas, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku semenjak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut. Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau "adjustment" dengan struktur yang baru tersebut.
Ketiga, pertanyaan Ibas terkait APBN. Restrukturisasi secara mendasar kabinet Presiden Jokowi Widodo memiliki implikasi yang besar terhadap Perubahan APBN 2014 dan APBN 2015. "Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujar Ibas.
Soal yang keempat adalah tentang kementrian pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Ibas dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, menimbulkan pertanyaan besar yaitu bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Ibas, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.
Kelima, Ibas mempertanyakan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan. "Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya.
Pertanyaan Keenam terkait kementrian ESDM dan Perhubungan, Ibas mengatakan menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.
Pertanyaan ketujuh, Ibas mempertanyakan bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok.
Menurut informasi di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet. Dia
"Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi".
Ibas menegaskan bahwa ketujuh pertanyaan publik tersebut sebaiknya dijawab oleh Presiden Jokowi Widodo. Menurut Ibas publik memahami hak konstitusional Presiden. Namun, publik juga perlu meyakini bahwa sistem kepresidenan Presiden Jokowi Widodo bisa dijalankan dengan manajemen perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan bisa terkontrol dengan baik. Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut. (mluq)
kategori ; politik
sumber ; kompas online
sumber ; kompas online
No comments:
Post a Comment