Menteri Jatah Parpol Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo

iikilo -- Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja pada Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Kabinet Kerja terdiri dari 34 kementerian dan empat menteri koordinator.

Komposisi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dengan 34 kursi menteri diantaranya 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Masing-masing parpol yang notabene bagian dari KIH mendapatkan jatah kursi menteri dengan jumlah yang berbeda-beda. 

PDIP, yang merupakan partai dari Presiden Joko Widodo mendapatkan  5 jatah kursi kementrian :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani (Parpol-PDIP)
2. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP)
3. Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP)
4. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol - PDIP)
5. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (Parpol-PDIP)

Parpol Nasdem, mendapatkan jatah 4 kursi menteri diantaranya :
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edy Purdjiatno (Parpol-Nasdem)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Parpol-Nasdem)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Parpol-Nasdem)
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Parpol-Nasdem)

Sementara itu Parpol PKB mendapatkan jatah kursi dengan jumlah yang sama dengan Nasdem, yaitu 4 kursi kementerian meliputi : 

1. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (Parpol-PKB)
2. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Parpol-PKB)

3. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Parpol-PKB)

4. Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (Parpol-PKB)

Parpol Hanura milik Wiranto hanya diberi 1 kursi menteri oleh :

1. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Parpol-Hanura)

Parpol PPP yang hingga pengumuman Kabinet Kerja ini disampaikan belum menentukan arah koalisinya, mendapatkan jatah 1 kursi menteri yaitu :

1. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Parpol-PPP)

(mluq)

fokus : politik

sumber : kompas online

Menteri Jatah Parpol Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo

iikilo -- Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja pada Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Kabinet Kerja terdiri dari 34 kementerian dan empat menteri koordinator.

Komposisi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dengan 34 kursi menteri diantaranya 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Masing-masing parpol yang notabene bagian dari KIH mendapatkan jatah kursi menteri dengan jumlah yang berbeda-beda. 

PDIP, yang merupakan partai dari Presiden Joko Widodo mendapatkan  5 jatah kursi kementrian :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani (Parpol-PDIP)
2. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP)
3. Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP)
4. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol - PDIP)
5. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (Parpol-PDIP)

Parpol Nasdem, mendapatkan jatah 4 kursi menteri diantaranya :
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edy Purdjiatno (Parpol-Nasdem)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Parpol-Nasdem)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Parpol-Nasdem)
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Parpol-Nasdem)

Sementara itu Parpol PKB mendapatkan jatah kursi dengan jumlah yang sama dengan Nasdem, yaitu 4 kursi kementerian meliputi : 

1. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (Parpol-PKB)
2. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Parpol-PKB)

3. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Parpol-PKB)

4. Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (Parpol-PKB)

Parpol Hanura milik Wiranto hanya diberi 1 kursi menteri oleh :

1. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Parpol-Hanura)

Parpol PPP yang hingga pengumuman Kabinet Kerja ini disampaikan belum menentukan arah koalisinya, mendapatkan jatah 1 kursi menteri yaitu :

1. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Parpol-PPP)

(mluq)

fokus : politik

sumber : kompas online

Kodok Piaraan Presiden Joko Widodo Mati Semua Dan Gagal Dibawa Ke Istana Merdeka

iikilo -- Puluhan kodok kesayangan peliharaan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan ikut diboyong ke Istana Merdeka gagal. Pasalnya kodok-kodok tersebut yang sudah lama berada di rumah dinas Gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, ternyata sudah mati semua. Kabar tersebut disampaikan oleh staf pengamanan dalam (pamdal) rumah dinas Gubernur DKI, Tunjung, Minggu (26/10/2014).  

"Apanya yang mau dibawa, kan kodoknya sudah pada mati semua," kata Tunjung, Minggu (26/10/2014).

Penjaga lainnya juga membenarkan apa yang disampikan Tunjung, kalau Presiden Joko Widodo tidak membawa serta kodok-kodoknya ke Istana Merdeka karena mereka sudah mati. Kodok-kodok kesayangan peliharaan Presiden Joko Widodo tersebut, mati karena gemar loncat ke rumput yang kering.

"Jadi dari kolam itu, kodoknya suka loncat ke rumput kering. Nah susah balik lagi ke air, jadi banyak yang mati kodoknya sekarang," kata Katman, partner Tunjung penjaga yang sudah menjaga rumah dinas gubernur DKI selama 28 tahun.

Selama menjabat sebagai gubernur DKI, kodok-kodok tersebut menjadi penghibur Jokowi (Presiden Joko Widodo) di kala senggang maupun sedang kesepian. Selama dua tahun ini, Jokowi memelihara puluhan kodok di kolam ikan belakang rumah dinas gubernur DKI. Jokowi ingin menghadirkan suasana alam di rumah, terlebih saat hujan.

Kebiasaannya memelihara kodok tidak hanya dilakukan saat menjadi gubernur. Ketika menjadi Wali Kota Surakarta, belasan kodok dilepasliarkan di halaman belakang rumahnya. Setiap turun hujan, Jokowi tinggal duduk dan menikmati suara kodook yang dianggapnya menenangkan.

"Supaya kalau malam ada suara kodok, kung-kong, kwang-kwong, kwang-kwong. Kan enak, jadi fresh otaknya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Saat itu, dia juga menyampaikan telah mengangkut kodok-kodoknya itu ke Istana Merdeka. Setelah menjadi Presiden, Jokowi memilih untuk menetap di Istana Merdeka. Mantan Wali Kota Surakarta itu pun mengaku telah mengangkut seluruh barangnya di rumah dinas gubernur ke Istana Merdeka.

"Ya semua barang saya dibawa (ke Istana). Kalau barangnya inventaris gubernur ya ndak. Kodok-kodok juga sudah dibawa (ke Istana), kamu lihat nanti," ujar Jokowi tertawa, Rabu (22/10/2014) lalu.

fokus : animal

sumber : kompas online

FPI, Menolak Pembubaran

iikilo -- Muhammad Taufik Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sebagaimana yang dilansir tempo.co (Senin 06 Oktober 2014 | 19:36 WIB), mengatakan bahwa tidak gampang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena organisasi masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang. Menurut beliau "Tidak bisa dibubarkan begitu saja karena hanya Kementerian Dalam Negeri yang bisa," seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

Muhammad Taufik menentang pembubaran FPI karena menurutnya sikap FPI yang menolak Basuki sebagai Gubernur DKI sangat beralasan. Demo penolakan FPI yang berakhir kericuhan dan tindakan anarkis, namun Taufik menilai hal ini wajar. "Anarkis tidak boleh, tapi itu timbul karena ada pemicunya," ujarnya.

Seseorang harus memahami seluk-beluk organisasi masyarakat (ormas) menurutnya, sebelum mengusulkan pembubaran ormas. Muhammad Taufik meminta Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak asal mengeluarkan usulan tersebut.

Taufik menilai Ahok sapaan akrab Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama banyak membuat keputusan yang menurut Taufik tidak sesuai aturan muslim. Sebagai contoh, Ahok melarang penjualan hewan kurban di fasilitas umum. Ia menyarankan Ahok menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah pihak sebelum mengambil keputusan. "Kalau mau panggil dulu ahlinya, apalagi ini soal ritual. Ini melukai seluruh umat Islam," katanya.

Penolakan pembubaran FPI juga pernah disampaikan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di tahun 2013 sebagaimana yang dilansir portal arrachmah.com. Menurut Suryadharma Ali, tidak bisa hanya karena tekanan kelompok tertentu, akhirnya FPI dibubarkan. Padahal yang bersalah dalam kasus Kendal adalah oknum bukan lembaga dan FPI justru yang menjadi korban. 

Menururt Suryadharma Ali, “Kalau kita mendesak untuk dibubarkan, itu artinya kita mendikte hukum, dan itu tidak boleh. Oleh karena itu, biarkan hukum yang akan menindaklanjuti dan menentukan vonisnya,”.

FPI, Historis Kelahirannya

iikilo -- Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Islam (Ormas) yang berpusat di Jakarta. Nama ormas Front Pembela Islam disingkat FPI, dan lebih populer disebut FPI ketimbang Front Pembela Islam.

Deklarasi kelahiran FPI pada 17 Agustus 1998 (24 Rabiutstsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utan, Ciputat, selatan Jakarta.  FPI dideklarasikan oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktivis Muslim yang disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Pendeklarasian ini tepatnya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. FPI berdiri dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam di negara sekuler. (sumber :  wikipedia)

Sebagaimana yang dilansir tempo.co "FPI lahir" (15/02/12), FPI lahir dalam suasana reformasi, yaitu sekitar tiga bulan setelah Presiden RI ke-2 Soeharto lengser, organisasi wadah kerjasama ulama dan umat itu didirikan secara resmi tepatnya 17 Agustus 1998. Tujuannya, mengajak umat pada kebaikan dan mencegah kesesatan. 

Sebagaimana yang dilansir wikipedia (2014) ormas FPI ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerja sama antara ulama dan umat dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar di setiap aspek kehidupan.

Latar belakang pendirian ormas sebagaimana diklaim oleh FPI antara lain:

1. Adanya penderitaan panjang ummat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa.    
2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan.
3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam.

Di tahun 2002 saat tablig akbar ulang tahun FPI yang juga dihadiri oleh mantan Menteri Agama dan terdakwa kasus korupsi Dana Abadi Umat (DAU), Said Agil Husin Al Munawar, FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 45 yang berbunyi, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dengan menambahkan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" seperti yang tertera pada butir pertama dari Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 ke dalam amandemen UUD 1945 yang sedang di bahas di MPR sambil membawa spanduk bertuliskan "Syariat Islam atau Disintegrasi Bangsa".

Tuntutan FPI tersebut mendapat tentangan dari Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. J. Soedjati Djiwandono yang berpendapat bahwa dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamandemen, justru dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara, mengingat karekteristik bangsa yang majemuk.

Sebagaimana yang dilansir tempo.co, pada saat terbentuk, ulama dan habib sepuh sepakat memilih Rizieq Syihab menjadi Ketua. Rizieq Syihab dinilai muda, lugu, dan tidak punya afiliansi politik. Ilmu agama Rizieq juga dianggap masih segar karena ia baru lulus sekolah di Riyadh, Arab Saudi.

Meski menjabat sebagai ketua, Rizieq tak otomatis mendominasi FPI. Di dalam organisasi, Rizieq menangani urusan masjid. Adapun habib sepuh mengurus hubungan dengan pihak luar. Namun, pasca rusuh Ketapang, November 1998, peran Rizieq semakin menonjol dan mendominasi. Sejak itulah, FPI berkembang di bawah kendali Rizieq.

Di bawah pengarush Rizieq, FPI terus meluaskan pengaruhnya ke beberapa wilayah di tanah air. Namun, aksi mereka yang identik dengan kekerasan membuat sejumlah daerah melancarkan aksi penolakan. Aksi penolakan paling anyar dilakukan ratusan warga Dayak. Mereka menghadang rombongan FPI di Bandara Cilik Riwut untuk mencegah pendirian cabang FPI di Kalimantan Tengah.

Visi dan Misi FPI sebagaimana dikutip portal FPI, fpi.or.id adalah seputar penerapan Syariah Islam dan Penegakan Khilafah melalui jalan Da’wah, Hisbah dan Jihad sesuai dengan Manhaj Nubuwwah. 

Struktur Organisasi FPI memiliki struktur organisasi yang terdiri atas : Dewan Pimpinan Pusat (sebagai pengurus organisasi berskala nasional), Ketua Majelis Syura DPP FPI, Ketua Majelis Tanfidzi DPP FPI, Dewan Pimpinan Daerah (sebagai pengurus organisasi berskala provinsi), Ketua FPI bagian Surakarta (disingkat FPIS), Dewan Pimpinan Wilayah (sebagai pengurus organisasi berskala Kota/Kabupaten), dan Dewan Pimpinan Cabang (sebagai pengurus organisasi berskala kecamatan).

Susunan terbaru Kepengurusan DPP FPI untuk Periode 2013 - 2020 sebagaimana yang dilansir portal bersamadakwah.com, meliputi : 

Pengurus Majelis Syuro DPP FPI :
Ketua Umum: KH. Drs. Misbahul Anam At-Tijani
Sekretaris: KH. Abdul Fattah, SE. MBA

Pengurus Dewan Tanfidzi DPP FPI :
Ketua Umum: Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atthas, Lc.
Wakil Ketua Umum: KH. Ahmad Shabri Lubis.
Sekretaris Umum: KH. Drs. Ja'far Shodiq
Bendahara Umum: H. Musani

Bangsa Indonesia saat ini seakan dihadapkan pada problema dilematis, membubarkan FPI atau mengelola FPI. Kalau pun toh FPI dibabarkan, maka hukum di negara Indonesia harus tegas dan tidak tumpul pada pihak tertentu. FPI terlahir adalah bukan karena serta merta, melainkan memiliki latar belakang penegakan hukum di tanah air yang masih tumpul sebelah. Tidak jarang masyarakat atau penegak hukum diuntungkan oleh aksi FPI, semisal soal kontrol peredaran miras, lokasi-lokasi yang disinyalir mesum, narkoba, dsj.(mluq)

FPI, direkomendasikan oleh Kapolri untuk dibubarkan

iikilo -- Front Pembela Islam yang lebih pop ditelinga kita disebut sebagai FPI, direkomendasikan oleh  Kapolri Jenderal Polisi Sutarman untuk dibubarkan. Karena Ormas FPI ini sering melakukan aksi menggunakan cara kekerasan.

Beberapa media nasional melansir pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang menghendaki pembubaran FPI. Walau demikian Sutarman juga menyadari bahwa pembubaran FPI bukan kewenangan lembaga Polri. Menurutnya pembubaran ormas garis keras itu bukanlah wewenangnya, tapi harus melalui lembaga peradilan karena hal ini terkait dengan Undang-undang Ormas.

Keterangan Sutarman Jumat (10/10/14) "Mereka sering menghadapi masalah dengan cara-cara kekerasan, anarkis, jadi saya kira mereka nggak layak lagi untuk dipertahankan," dikutip penulis dari berita liputan6.com dam kanalsatu.com.

Terkait aksi-aksi kekerasan oleh FPI, Sutarman menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum karena diatur oleh undang-undang. Tapi demonstrasi bukan berarti boleh bertindak anarkis dan melanggar hukum. Pihaknya pun mengatakan Polri akan mengamankan setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan.

Sebagai gambaran terbaru aksi FPI adalah unjuk rasa FPI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balaikota Jakarta yang berakhir ricuh pada Jumat pekan lalu (3/10/14). Sebagaimana yang dilansir liputan6.com. kanalsatu.com, dan portal lainnya (10/10/14). Atas pelajaran aksi tersebut, pihak kepolisian bekerja ekstra dengan memperketat pengamanan di kedua lokasi itu.

Rekomendasi pembubaran FPI ini sebenarya sudah pernah dilakukan di tahun 2006 oleh DPP Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). Menyusul aksi pengusiran terhadap mantan Gus Dur oleh FPI di Purwakarta, Jawa Barat Kamis (25/5/06) sebagaimana yang dilansir oleh portal www.nu.or.id milik ormas NU.

“Ansor berpendapat bahwa tindakan (kekerasan) ini merupakan preseden buruk yang akan mengancam kebebasan berpendapat. Karena itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tegas dengan membubarkan FPI dan kelompok lain yang bertindak anarkis dan tidak beradab,“ kata Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, A Malik Haramain, kepada NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/06). Dikutip penulis dari portal www.nu.or.id. (baca juga)

Pernyataan tegas Sekjend DPP GP Ansor, A Malik Haramain adalah menyusul aksi penyerangan terhadap LSM Fahmina Institute di Cirebon (21/5/06) dan pembubaran paksa dialog antaragama yang berujung pada pengusiran terhadap mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Purwakarta, Jawa Barat (23/5/06). 

Aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI yang dipimpinan Habib Rizieq itu, kata Malik, sama sekali tidak ada dasar pembenarnya. “Apapun alasan dan argumentasinya, tindakan itu tidak dapat dibenarkan. FPI dan kawan-kawan sudah keterlaluan. Ansor mengutuk dan menentang keras tindakan tersebut,“ tegasnya.

Apakah benar pemerintah memiliki niatan untuk membubarkan FPI, atau justru sebaliknya FPI dibiarkan keberadaanya untuk mengikis pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat sulit disentuh oleh hukum. Semoga negeri ini aman sentosa dan damai selalu. (mluq)

SEJARAH NAMA INDONESIA

surabaya, iikilo.com : Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang berarti "Hindia" dan kata dalam bahasa Yunani "nesos" yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat.

Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu".Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia-Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.

editor : M Luqman Hakim

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1955 DI INDONESIA

surabaya, iikilo.blogspot.com : Pemilu 1955 diikuti oleh 30 parpol berdasarkan informasi yang tercatat di web http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id. Namun berdasarkan lembar suara pemilu 1955 menunjukkan ada 52 parpol peserta pemilu.

Diantara  parpol peserta pemilu 1955 adalah : Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Buruh, Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI), Murba, Baperki, Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro, Grinda, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), Persatuan Daya (PD), PIR Hazairin, Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI), AKUI, Persatuan Rakyat Desa (PRD), Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM), Angkatan Comunis Muda (Acoma).

Logo-logo partai beberapa tampak tidak asing, karena hingga saat ini  masih dipakai oleh beberapa parpol maupun ormas.

Pemilu 1955 menghasilkan parpol empat besar diantaranya PNI, Masyumi, NU dan PKI. PKI tidak berumur panjang karena  pemerintah Indonesia telah menetapkan sebagai partai terlarang di tahun 60an terkait pemberintakan G30SPKI. Setelah pemilu 1971  partai NU kembali pada tujuan awalnya yaitu kembali menjadi ormas dan PNI sudah tidak menjadi lagi partai politik. begitu juga dengan partai Masyumi.

editor : M Luqman Hakim

PEMILU PERTAMA DI INDONESIA

Surabaya, iikilo.bogspot.com : Pemilu pertama di indonesia digelar di tahun 1955 yang diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Hasil pemilu melahirkan empat partai besar diantaranya adalah PNI (Partai Nasional Inodnesia), Masyumi, Nahdlotul Ulama, dan PKI (Partai Komunis Inodnesia).

Hasil perolehan suara lima partai besar Pemilu 1955 diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 %), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 %), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 %), dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 %).

Sementara itu partai-partai lainnya mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8 kursi), Parkindo (8 kursi), Partai Katolik (6 kursi), Partai Sosialis Indonesia (5 kursi). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti kursi). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilu pertama di negara indonesia yang digelar pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh pemberontakan  DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga menjadi pemilih di pemilu. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Walaupun demikian pemilu 1955 berlangsung dengan aman.

Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.

Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap.Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu.  Dan tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, yaitu di tahun 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Editor : M Luqman Hakim

KEBUN BINATANG SURABAYA

Kebun Binatang Surabaya (KBS) menempati lahan seluas 15 hektar, posisi terletak di jantung kota Surabaya dengan. KBS memiliki koleksi satwa lebih dari 4000 ekor dengan lebih dari 300 spesies yang berbeda seperti burung, reptil, ikan, serta satwa lainnya. Hari libur selalu ramai pengunjung baik dari warga Kota Surabaya maupun luar Kota Surabaya. Lokasi KBS sangat strategis, karena  berhimpitan dengan terminal angkutan kota Joyoboyo.

Kebun Binatang Surabaya adalah salah satu kebun binatang yang populer di Indonesia, terletak di jalan Setail No. 1 Surabaya, KBS merupakan kebun binatang yang pernah terlengkap se-Asia Tenggara, didalamnya terdapat lebih dari 351 spesies satwa yang berbeda yang terdiri lebih dari 2.806 binatang. Termasuk didalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia terdiri dari Mamalia, Aves, Reptilia, dan Pisces.[1]

Kebun Binatang Surabaya (KBS) pertama kali didirikan berdasar SK Gubernur Jenderal Belanda tanggal 31 Agustus 1916 No. 40, dengan nama “Soerabaiasche Planten-en Dierentuin” (Kebun Botani dan Binatang Surabaya) atas jasa seorang jurnalis bernama H.F.K. Kommer yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. Dari segi finansial H.F.K Kommer mendapat bantuan dari beberapa orang yang mempunyai modal cukup.

Susunan Pengurus Pertama Kebun Binatang Surabaya :

    Ketua: J.P Mooyman
    Sekretaris: A.H. de Wildt
    Bendahara: P Egos, dibantu 6 orang anggotanya yaitu :

    F.C. Frumau
    A. Lenshoek
    daraa getuu
    J. Th. Lohmann
    Edw. H. Soesman
    M.C. Valk

Lokasi KBS yang pertama di Kaliondo, pada tahun 1916, kemudian pada tanggal 28 September 1917 pindah di jalan Groedo. Dan pada tahun 1920 pindah ke daerah Darmo untuk areal kebun binatang yang baru atas jasa OOST-JAVA STOOMTRAM MAATSCHAPPIJ atau Maskapai Kereta Api yang mengusahakan lokasi seluas 30.500 m2.

Untuk pertama kali pada bulan April 1918, KBS dibuka namun dengan membayar tanda masuk (karcis). Kemudian akibat biaya operasional yang tinggi, maka pada tanggal 21 Juli 1922 kebun botani / KBS mengalami krisis dan akan dibubarkan, tetapi beberapa dari anggotanya tidak setuju. Pada tahun ini pula. Dalam rapat pengurus diputuskan untuk membubarkan KBS, tetapi dicegah oleh pihak Kotamadya Surabaya pada waktu itu.

Pada tanggal 11 Mei 1923, rapat anggota di Simpang Restaurant memutuskan untuk mendirikan Perkumpulan Kebun Binatang yang baru, dan ditunjuk W.A. Hompes untuk menggantikan J.P. Mooyman, salah seorang pendiri KBS dan mengurus segala aktivitas kebun sebagai pimpinan. Bantuan yang besar untuk kelangsungan hidup pada waktu tahun 1927 adalah dari Walikota Dijkerman dan anggota dewan A. van Gennep dapat membujuk DPR Kota Surabaya untuk meraih perhatian terhadap KBS, dengan SK DPR tanggal 3 Juli 1927 dibelilah tanah yang seluas 32.000 m3 sumbangan dari Maskapai Kereta Api (OJS). Tahun 1939 sampai sekarang luas KBS meningkat menjadi 15 hektar dan pada tahun 1940 selesailah pembuatan taman yang luasnya 85.000 m2.

Dalam perkembangannya KBS telah berubah fungsinya dari tahun ke tahun. Kebun Binatang Surabaya yang dahulu hanya sekedar untuk tempat penampungan satwa eksotis koleksi pribadi telah dikembangkan fungsinya menjadi sarana perlindungan dan pelestarian, pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Binatang-binatang yang menjadi koleksi KBS dari tahun ke tahun jumlah dan jenisnya terus bertambah, baik berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri.
Kematian Hewan

Kebun Binatang Surabaya telah menerima keluhan tentang perlakuan terhadap hewan dari kelompok aktivis seperti Jakarta Animal Aid Network (JAAN), serta dari administrator interim kebun binatang[2]. Situasi mencapai titik di tahun 2010 dimana Jakarta Post disebut fasilitas 'Kebun Binatang Surabaya Maut'[3] pada bulan Agustus 2010, Kementerian Kehutanan mencabut izin Kebun Binatang Surabaya menyusul kematian beberapa hewan, termasuk, seekor Harimau Sumatera yang langka, Singa Afrika, Walabi, Komodo, Anak Babirusa, Rusa Bawean, dan Buaya[4][5] manajemen Interim meminta polisi setempat dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BKSDA) untuk melakukan investigasi, yang menemukan bahwa penjaga lalai yang harus disalahkan atas sebagian besar kematian hewan.[6]
Beruang Hitam Amerika di Kebun Binatang Surabaya, (Indonesia) menderita penyakit kulit yang umum di kalangan beruang captive tidak dirawat dengan benar. Perhatikan lesi pada kakinya
References

sumber : wikipedia, 2013
editor : m luqman hakim

PERMEN & MANIS-NYA HIDUP

Gadis dan Permen, diambil dari google.com

Di sebuah warung kopi, seorang ayah bercerita padaku tentang anak lelakinya yang berumur 2 tahun sedang menderita demam. Akibat derita demam itu, si isterinya menghujat semua permen dan semua jajanan ber-esen yang bergelayut di toko jajan. Di mata sang isteri, semua benda itu lebih nampak sebagai virus dari pada jajan, terutama yang berwujud permen. Menurut sang isteri permen adalah kambing hitam yang sangat cemani, sebagai causa prima atas demam anaknya.
Melihat isterinya yang amuk dan kalab, sang ayah menyikapinya dengan senyum. Bogem mentah dari sang isteri pun mendarat di wajah si ayah " PLAK ! ".
"Dengarkan" kata sang ayah lembut dan manis pada isterinya.
" Anakmu itu menghendaki sebuah manisnya kehidupan. Dan dia menyimbolkannya dengan permen yang selalu ia tunjuk dan beli setiap hari. Rengeknya yang setiap hari itu adalah perjuangannya. Dan kita tidak pernah memahaminya, bahkan melawannya"
"lantas yg mana manisnya kehidupan !?" tanya si isteri ketus.
"Tidak kah kau lihat saat ini, dia anak lelaki kita rebah di dadaku, sambil tangannya pegang erat tanganmu. Dan dia bermanja meminta kau selalu mengelus punggungnya yang demam. Saat salah satu dari kita menjauh sejengkal, dia memanggil kita untuk selalu dekat dan jangan menjauh".
Sang isteri mulai memahami kata-kata suaminya, dan meneteskan air mata.
"Kau ingat, hanya disaat demam, anak kita rebah di dadaku dan bermanja denganmu."
"setiap hari, untuk rebah disisinya saja sulit. Dia lebih memilih didampingi ibunya saat lelap dari pada ayahnya. Tapi saat ini, semuanya nampak indah, dan sangat indah, bahkan nuraniku pun menangis tentang ini"
Mereka bertiga pun berpelukan erat.
"ini adalah manisnya kehidupan dia, dan bukan petaka bagi kita", imbuh sang Ayah.

tulisan dikutip dari kejadian sesungguhnya
ilustrastrator : M Luqman Hakim