About Me

iikilo -- Blog iikilo merupakan blog artikel yang saya buat seputar rekam jejak perkembangan negara Indonesia yang mencakup segala aspek diantaranya politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, ideologi, dan sebagainya. Blog ini saya hadirkan sebagai sarana dokumentasi atas segenap kejadian saat ini maupun lampau.

Blog iikilo ini saya maksudkan sebagai buku online yang masih terkait dengan fokus bidang kuliah saya semasa mahasiswa yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

Nama iikilo adalah saya ambil dari bahasa jawa yang artinya "ini lo". Nama ini saya maksudkan sebagai sajian apa adanya berdasar realita, fakta, dan bukan karangan. Memang seharusnya seperti itu.

Pemilik blog :
Nama : M Luqman Hakim
Pekerjaan : manager portal berita kanalsatu.com

Alamat : Sidosermo Dalam No 19 Surabaya, kode pos 60239, Jawa Timur Indonesia

Email : amyloeq@gmail.com

Telp : 031 8399 6333, 087852903286

Google Adsense

IIKILO -- Google AdSense adalah cara gratis dan mudah bagi semua penayang situs web, besar maupun kecil, untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan Google yang bertarget di situs web mereka.

Suryadharma Ali Gugat KPK

iikilo - Dimenangkannya gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Hakim Sarpin Rizaldi dalam gugatan praperadilan di PN Jaksel, rupanya menjadi pelajaran berharga sekaligus sebagai langkah pembelaan para tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Sosok hakim seperti Hakim Sarpin yang amar pertimbangannya pro pada langkah Komjen BG saat menggugat KPK tentu menjadi harapan bagi mereka yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Salah satu diantaranya adalah Menteri Agama era SBY, Suryadharma Ali.

Upaya BG nampaknya dianggap sebagai jurus jitu oleh Suryadharma Ali.  Mencontoh upaya BG, Suryadharma Ali kini menggugat KPK ke PN Jaksel dan pendaftaran sudah dilakukan. Yang pasti Suryadharma Ali berharap sang hakimnya nanti mirip Hakim Sarpin Rizaldi. 

Sebagaimana yang di laporkan portal detik, ditanya apakah Suryadharma Ali berharap hakim sidang praperadilannya Hakim Sarpin Rizaldi ?

"Hahaha... jangan mengandai-andai dulu dong," kata Surya di RM Sederhana, Jl Ampera Raya, Senin (23/2/2015).

Suryadharma Ali ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Mei 2014 lalu. Dia menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2010-2013.

Proses gugatan ini Suryadharma Ali didampingi pengacaranya Humprey Djemat dan Jhonson Panjaitan.

sumber : detik

Menteri Jatah Parpol Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo

iikilo -- Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja pada Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Kabinet Kerja terdiri dari 34 kementerian dan empat menteri koordinator.

Komposisi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dengan 34 kursi menteri diantaranya 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Masing-masing parpol yang notabene bagian dari KIH mendapatkan jatah kursi menteri dengan jumlah yang berbeda-beda. 

PDIP, yang merupakan partai dari Presiden Joko Widodo mendapatkan  5 jatah kursi kementrian :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani (Parpol-PDIP)
2. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP)
3. Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP)
4. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol - PDIP)
5. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (Parpol-PDIP)

Parpol Nasdem, mendapatkan jatah 4 kursi menteri diantaranya :
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edy Purdjiatno (Parpol-Nasdem)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Parpol-Nasdem)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Parpol-Nasdem)
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Parpol-Nasdem)

Sementara itu Parpol PKB mendapatkan jatah kursi dengan jumlah yang sama dengan Nasdem, yaitu 4 kursi kementerian meliputi : 

1. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (Parpol-PKB)
2. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Parpol-PKB)

3. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Parpol-PKB)

4. Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (Parpol-PKB)

Parpol Hanura milik Wiranto hanya diberi 1 kursi menteri oleh :

1. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Parpol-Hanura)

Parpol PPP yang hingga pengumuman Kabinet Kerja ini disampaikan belum menentukan arah koalisinya, mendapatkan jatah 1 kursi menteri yaitu :

1. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Parpol-PPP)

(mluq)

fokus : politik

sumber : kompas online

Menteri Jatah Parpol Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo

iikilo -- Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja pada Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Kabinet Kerja terdiri dari 34 kementerian dan empat menteri koordinator.

Komposisi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dengan 34 kursi menteri diantaranya 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Masing-masing parpol yang notabene bagian dari KIH mendapatkan jatah kursi menteri dengan jumlah yang berbeda-beda. 

PDIP, yang merupakan partai dari Presiden Joko Widodo mendapatkan  5 jatah kursi kementrian :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani (Parpol-PDIP)
2. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP)
3. Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP)
4. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol - PDIP)
5. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (Parpol-PDIP)

Parpol Nasdem, mendapatkan jatah 4 kursi menteri diantaranya :
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edy Purdjiatno (Parpol-Nasdem)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Parpol-Nasdem)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Parpol-Nasdem)
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Parpol-Nasdem)

Sementara itu Parpol PKB mendapatkan jatah kursi dengan jumlah yang sama dengan Nasdem, yaitu 4 kursi kementerian meliputi : 

1. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (Parpol-PKB)
2. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Parpol-PKB)

3. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Parpol-PKB)

4. Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (Parpol-PKB)

Parpol Hanura milik Wiranto hanya diberi 1 kursi menteri oleh :

1. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Parpol-Hanura)

Parpol PPP yang hingga pengumuman Kabinet Kerja ini disampaikan belum menentukan arah koalisinya, mendapatkan jatah 1 kursi menteri yaitu :

1. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Parpol-PPP)

(mluq)

fokus : politik

sumber : kompas online

Kodok Piaraan Presiden Joko Widodo Mati Semua Dan Gagal Dibawa Ke Istana Merdeka

iikilo -- Puluhan kodok kesayangan peliharaan Presiden Joko Widodo yang rencananya akan ikut diboyong ke Istana Merdeka gagal. Pasalnya kodok-kodok tersebut yang sudah lama berada di rumah dinas Gubernur, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, ternyata sudah mati semua. Kabar tersebut disampaikan oleh staf pengamanan dalam (pamdal) rumah dinas Gubernur DKI, Tunjung, Minggu (26/10/2014).  

"Apanya yang mau dibawa, kan kodoknya sudah pada mati semua," kata Tunjung, Minggu (26/10/2014).

Penjaga lainnya juga membenarkan apa yang disampikan Tunjung, kalau Presiden Joko Widodo tidak membawa serta kodok-kodoknya ke Istana Merdeka karena mereka sudah mati. Kodok-kodok kesayangan peliharaan Presiden Joko Widodo tersebut, mati karena gemar loncat ke rumput yang kering.

"Jadi dari kolam itu, kodoknya suka loncat ke rumput kering. Nah susah balik lagi ke air, jadi banyak yang mati kodoknya sekarang," kata Katman, partner Tunjung penjaga yang sudah menjaga rumah dinas gubernur DKI selama 28 tahun.

Selama menjabat sebagai gubernur DKI, kodok-kodok tersebut menjadi penghibur Jokowi (Presiden Joko Widodo) di kala senggang maupun sedang kesepian. Selama dua tahun ini, Jokowi memelihara puluhan kodok di kolam ikan belakang rumah dinas gubernur DKI. Jokowi ingin menghadirkan suasana alam di rumah, terlebih saat hujan.

Kebiasaannya memelihara kodok tidak hanya dilakukan saat menjadi gubernur. Ketika menjadi Wali Kota Surakarta, belasan kodok dilepasliarkan di halaman belakang rumahnya. Setiap turun hujan, Jokowi tinggal duduk dan menikmati suara kodook yang dianggapnya menenangkan.

"Supaya kalau malam ada suara kodok, kung-kong, kwang-kwong, kwang-kwong. Kan enak, jadi fresh otaknya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Saat itu, dia juga menyampaikan telah mengangkut kodok-kodoknya itu ke Istana Merdeka. Setelah menjadi Presiden, Jokowi memilih untuk menetap di Istana Merdeka. Mantan Wali Kota Surakarta itu pun mengaku telah mengangkut seluruh barangnya di rumah dinas gubernur ke Istana Merdeka.

"Ya semua barang saya dibawa (ke Istana). Kalau barangnya inventaris gubernur ya ndak. Kodok-kodok juga sudah dibawa (ke Istana), kamu lihat nanti," ujar Jokowi tertawa, Rabu (22/10/2014) lalu.

fokus : animal

sumber : kompas online

Presiden Jokowi Widodo Perlu Mengklarifikasi Siapa Yang Susun Kabinet, Dirinya atau Bukan

iikilo -- Ada tujuh pertanyaan mendasar menurut Ibas yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo terkait pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun Presiden Jokowi Widodo, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ketujuh pertanyaan tersebut menurut Ibas berasal dari masyarakat yang banyak dimunculkan di media cetak maupun sosial media beberapa hari terakhir ini.

Pertama menurut Ibas, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan nama-nama untuk duduk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Jokowi Widodo. Karena beberapa hari ini kegiatan Presiden Jokowi Widodo terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10/2014).

Menurut Ibas, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegasnya.

Pertanyaan kedua, soal implikasi. Menurut Ibas, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku semenjak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut. Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau "adjustment" dengan struktur yang baru tersebut.

Ketiga, pertanyaan Ibas terkait APBN. Restrukturisasi secara mendasar kabinet Presiden Jokowi Widodo memiliki implikasi yang besar terhadap Perubahan APBN 2014 dan APBN 2015. "Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujar Ibas.

Soal yang keempat adalah tentang kementrian pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Ibas dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, menimbulkan pertanyaan besar yaitu bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Ibas, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.

Kelima, Ibas mempertanyakan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan.  "Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya.

Pertanyaan Keenam terkait kementrian ESDM dan Perhubungan, Ibas mengatakan menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.

Pertanyaan ketujuh, Ibas mempertanyakan bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok.
Menurut informasi di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet. Dia
"Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi".

Ibas menegaskan bahwa ketujuh pertanyaan publik tersebut sebaiknya dijawab oleh Presiden Jokowi Widodo. Menurut Ibas publik memahami hak konstitusional Presiden. Namun, publik juga perlu meyakini bahwa sistem kepresidenan Presiden Jokowi Widodo bisa dijalankan dengan manajemen perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan bisa terkontrol dengan baik. Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut. (mluq)

kategori ; politik
sumber ; kompas online