Suryadharma Ali Gugat KPK

iikilo - Dimenangkannya gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Hakim Sarpin Rizaldi dalam gugatan praperadilan di PN Jaksel, rupanya menjadi pelajaran berharga sekaligus sebagai langkah pembelaan para tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Sosok hakim seperti Hakim Sarpin yang amar pertimbangannya pro pada langkah Komjen BG saat menggugat KPK tentu menjadi harapan bagi mereka yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Salah satu diantaranya adalah Menteri Agama era SBY, Suryadharma Ali.

Upaya BG nampaknya dianggap sebagai jurus jitu oleh Suryadharma Ali.  Mencontoh upaya BG, Suryadharma Ali kini menggugat KPK ke PN Jaksel dan pendaftaran sudah dilakukan. Yang pasti Suryadharma Ali berharap sang hakimnya nanti mirip Hakim Sarpin Rizaldi. 

Sebagaimana yang di laporkan portal detik, ditanya apakah Suryadharma Ali berharap hakim sidang praperadilannya Hakim Sarpin Rizaldi ?

"Hahaha... jangan mengandai-andai dulu dong," kata Surya di RM Sederhana, Jl Ampera Raya, Senin (23/2/2015).

Suryadharma Ali ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Mei 2014 lalu. Dia menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2010-2013.

Proses gugatan ini Suryadharma Ali didampingi pengacaranya Humprey Djemat dan Jhonson Panjaitan.

sumber : detik

Menteri Jatah Parpol Koalisi Pendukung Presiden Joko Widodo

iikilo -- Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan susunan kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja pada Minggu (26/10/2014), di Istana Negara, Jakarta. Kabinet Kerja terdiri dari 34 kementerian dan empat menteri koordinator.

Komposisi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dengan 34 kursi menteri diantaranya 15 orang berasal dari partai politik dan 19 orang dari kalangan profesional. Masing-masing parpol yang notabene bagian dari KIH mendapatkan jatah kursi menteri dengan jumlah yang berbeda-beda. 

PDIP, yang merupakan partai dari Presiden Joko Widodo mendapatkan  5 jatah kursi kementrian :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Puan Maharani (Parpol-PDIP)
2. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP)
3. Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP)
4. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol - PDIP)
5. Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga (Parpol-PDIP)

Parpol Nasdem, mendapatkan jatah 4 kursi menteri diantaranya :
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edy Purdjiatno (Parpol-Nasdem)
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (Parpol-Nasdem)
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Parpol-Nasdem)
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (Parpol-Nasdem)

Sementara itu Parpol PKB mendapatkan jatah kursi dengan jumlah yang sama dengan Nasdem, yaitu 4 kursi kementerian meliputi : 

1. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (Parpol-PKB)
2. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (Parpol-PKB)

3. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Parpol-PKB)

4. Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (Parpol-PKB)

Parpol Hanura milik Wiranto hanya diberi 1 kursi menteri oleh :

1. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Parpol-Hanura)

Parpol PPP yang hingga pengumuman Kabinet Kerja ini disampaikan belum menentukan arah koalisinya, mendapatkan jatah 1 kursi menteri yaitu :

1. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (Parpol-PPP)

(mluq)

fokus : politik

sumber : kompas online

FPI, Menolak Pembubaran

iikilo -- Muhammad Taufik Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sebagaimana yang dilansir tempo.co (Senin 06 Oktober 2014 | 19:36 WIB), mengatakan bahwa tidak gampang membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena organisasi masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang. Menurut beliau "Tidak bisa dibubarkan begitu saja karena hanya Kementerian Dalam Negeri yang bisa," seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

Muhammad Taufik menentang pembubaran FPI karena menurutnya sikap FPI yang menolak Basuki sebagai Gubernur DKI sangat beralasan. Demo penolakan FPI yang berakhir kericuhan dan tindakan anarkis, namun Taufik menilai hal ini wajar. "Anarkis tidak boleh, tapi itu timbul karena ada pemicunya," ujarnya.

Seseorang harus memahami seluk-beluk organisasi masyarakat (ormas) menurutnya, sebelum mengusulkan pembubaran ormas. Muhammad Taufik meminta Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak asal mengeluarkan usulan tersebut.

Taufik menilai Ahok sapaan akrab Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama banyak membuat keputusan yang menurut Taufik tidak sesuai aturan muslim. Sebagai contoh, Ahok melarang penjualan hewan kurban di fasilitas umum. Ia menyarankan Ahok menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah pihak sebelum mengambil keputusan. "Kalau mau panggil dulu ahlinya, apalagi ini soal ritual. Ini melukai seluruh umat Islam," katanya.

Penolakan pembubaran FPI juga pernah disampaikan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di tahun 2013 sebagaimana yang dilansir portal arrachmah.com. Menurut Suryadharma Ali, tidak bisa hanya karena tekanan kelompok tertentu, akhirnya FPI dibubarkan. Padahal yang bersalah dalam kasus Kendal adalah oknum bukan lembaga dan FPI justru yang menjadi korban. 

Menururt Suryadharma Ali, “Kalau kita mendesak untuk dibubarkan, itu artinya kita mendikte hukum, dan itu tidak boleh. Oleh karena itu, biarkan hukum yang akan menindaklanjuti dan menentukan vonisnya,”.